Survei PolGov: Kandidat yang Angkat Isu Krisis Iklim Berpeluang Raih Dukungan Lebih Besar di Pilkada Sulteng
LIKEIN, PALU – Menjelang Pilkada Sulawesi Tengah 2024, sebuah survei yang dilakukan oleh Research Centre for Politics and Government (PolGov) Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Indonesia CERAH, mengungkapkan bahwa krisis iklim menjadi isu yang paling mendesak dan menjadi perhatian utama masyarakat.
Survei yang dilaksanakan pada 7 hingga 16 Juli 2024 ini melibatkan pemuka opini kunci (key opinion leaders/KoL) dari empat kabupaten/kota strategis, yaitu Kota Palu, Kabupaten Sigi, Morowali, dan Morowali Utara, serta tingkat Provinsi Sulawesi Tengah.
Temuan utama dari survei ini menunjukkan bahwa meski masalah kemiskinan dan kesejahteraan masih menjadi pembicaraan sehari-hari, krisis iklim telah menonjol sebagai isu paling penting menjelang Pilkada.
Hasil survei mencatat, sebanyak 98 persen masyarakat Sulawesi Tengah telah terpapar dengan isu krisis iklim, menjadikannya lebih dikenal dibandingkan isu-isu lain seperti transisi energi, energi terbarukan, dan pengelolaan mineral kritis (nikel).
Hasrul Hanif, Peneliti Utama PolGov UGM, menegaskan, media sosial memainkan peran besar dalam menyebarkan informasi mengenai krisis iklim dan transisi energi di Sulawesi Tengah.
“Menjelang Pilkada 2024, publik Sulawesi Tengah menempatkan krisis iklim sebagai isu paling penting untuk dibahas. Pada saat yang sama, kandidat yang mampu membawa keempat isu seperti transisi energi, krisis iklim, energi terbarukan, hingga isu mineral kritis dalam kampanye mereka berpotensi mendapatkan simpati yang lebih besar dari pemilih,” ungkap Hasrul dalam keterangan yang diterima Likein.id, pada Jumat (15/11/2024).
Selain krisis iklim, isu transisi energi dan energi terbarukan juga mendapat perhatian. Namun, isu mineral kritis, seperti nikel, dinilai lebih kompleks untuk dibahas dalam Pilkada Sulawesi Tengah 2024, mengingat potensi konflik kepentingan dan kebijakan sentralistik yang ada.
Meskipun demikian, Hasrul mengungkapkan, krisis iklim memiliki peluang lebih besar untuk diimplementasikan berkat adanya dukungan pendanaan internasional.
“Agenda krisis iklim dinilai memiliki peluang lebih besar untuk direalisasikan mengingat adanya dukungan skema pendanaan internasional,” jelas Hasrul.
Agung Budiono, Direktur Eksekutif Indonesia Cerah, menambahkan, Sulawesi Tengah merupakan provinsi yang kaya akan sumber daya alam namun juga menghadapi tantangan besar dalam hal kemiskinan dan bencana alam.
“Wilayah ini kaya akan mineral kritis dan sumber energi terbarukan, tetapi juga rentan terhadap bencana alam, menciptakan tantangan unik dalam perumusan kebijakan pembangunan yang harus mempertimbangkan baik aktivitas ekstraksi maupun mitigasi bencana,” ujar Agung.
Masyarakat Sulawesi Tengah diharapkan aktif berperan dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada transisi energi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Survei ini menyoroti pentingnya memasukkan isu-isu strategis ini dalam debat Pilkada agar para calon pemimpin dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap tantangan lingkungan dan sosial.
Abdul Haris, Kepala Departemen Advokasi dan Pendidikan Publik dari TuK Indonesia, juga menyatakan, meskipun masyarakat Sulawesi Tengah memiliki potensi besar untuk mendorong perubahan, aksi nyata dari pemerintah dinilai masih kurang optimal dalam mengatasi isu-isu tersebut.
“Kita perlu optimis melihat masyarakat Sulawesi Tengah yang kuat, mau berperan aktif, dan terbuka untuk kolaborasi dalam mendorong aksi nyata dan implementasi pada transisi energi, perubahan iklim hingga tata kelola mineral kritis yang baik,” pungkasnya. (Inul)