Menu

Mode Gelap

Story

Sekwan Bantah Temuan Bill Hotel Fiktif DPRD Kota Palu Senilai 1 Miliar


					ilustrasi bill. Foto: @Towfiqu barbhuiya/unsplash Perbesar

ilustrasi bill. Foto: @Towfiqu barbhuiya/unsplash

LIKEIN, PALU – Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Palu Ridwan Karim, membantah adanya temuan Bill hotel fiktif di lingkup DPRD Kota Palu. Hal itu diungkapkan Sekwan, saat dikonfirmasi secara resmi di ruang kerjanya, Jumat (28/4/2023).

Sekwan menjelaskan, saat ini belum ada pernyataan resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait adanya temuan Bill fiktif anggota maupun staf di sekretariat DPRD Kota Palu.

Sekwan juga menegaskan bahwa adanya temuan harus berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK. Sedangkan dirinya, hingga saat ini belum menerima LHP terkait dugaan adanya bill hotel fiktif tersebut.

Baca Juga :   Imigrasi Cegah Istri Lukas Enembe Keluar Negeri

“Tidak ada temuan, LHP nya saja belum ada. Itu disebut temuan jika ada LHP resmi dari BPK,” jelasnya.

Lanjutnya, saat ini sekretariat DPRD Kota Palu dan BPK masih dalam batas konfirmasi apakah dugaan adanya bill hotel fiktif benar atau tidak.

“Ini masih sebatas indikasi permasalahan, soal jadi temuan atau tidak kita tunggu LHP nya,” jelasnya Sekwan.

Ridwan menjelaskan, dirinya menyayangkan adanya beberapa pemberitaan yang menyebutkan terjadi temuan bill hotel fiktif di lingkup DPRD Kota Palu, padahal merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, publikasi terkait adanya temuan di lingkup kelembagaan atau pemerintahan dilakukan setelah terbit LHP dari BPK. 

Hasil pemeriksaan sendiri diartikan sebagai hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.

Baca Juga :   Migor Mahal dan Langka, Penjual Gorengan di Palu Kesulitan

“Jadi saya tegaskan, isu adanya temuan bill hotel fiktif itu tidak benar. Karena kita juga masih menunggu LHP dari BPK,” tandasnya. 

Sebelumnya ramai berseliweran di grup-grup whatsapp hingga media sosial adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas dugaan bill hotel fiktif di lingkup Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Palu.

Informasi itu menyebutkan sebanyak 162 lembar bill hotel fiktif pada perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2022 yang nilainya mencapai Rp1 Miliar. Bahkan informasi itu juga secara gamblang menyebut partai beserta nama-nama anggota DPRD yang terlibat. (Kn/Kn)

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Tenang.. Tarif Listrik untuk Maret 2024 Tetap Stabil, Ini Rinciannya

27 Februari 2024 - 12:13

Kerja Sama Antardaerah, Parimo Jadi Pemasok Beras Utama ke Kota Palu

26 Februari 2024 - 17:19

Mahasiswa dan Pelajar Kota Palu Deklarasikan Moderasi Beragama

26 Februari 2024 - 15:13

Parimo Jadi Daerah Penghasil Beras Terbesar di Sulteng, Mampu Memproduksi hingga 144 Ribu Ton dalam Setahun

26 Februari 2024 - 14:03

Tak Hanya Islam, Semua Agama Kini Bisa Menikah di KUA Mulai Tahun Ini

26 Februari 2024 - 05:08

Besok PSU di Kota Palu Digelar, Polresta Palu Kerahkan Ratusan Personel

23 Februari 2024 - 11:59

Trending di Story