Sejarah Supersemar, Surat Perintah Soekarno Pada Soeharto
LIKEIN, PALU – Supersemar adalah singkatan dari Surat Perintah 11 Maret. Surat ini dikeluarkan pada tahun 1966, oleh Presiden Soekarno pada Soeharto. Namun, sampai saat ini naskah autentiknya masih belum ditemukan. Mari simak sejarah dari Supersemar berikut ini.
Sejarah Supersemar
Melansir dari laman resmi Wikipedia, Jum’at 11 Maret 2022, Sejarah Supersemar berlatar belakang kondisi Indonesia pasca peristiwa Gerakan 30 September (G30S) Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terjadi pada tahun 1965.
“Supersemar berisi instruksi presiden kepada Letjen Soeharto, yang kala itu menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat, agar mengambil tindakan untuk menjamin keamanan dan stabilitas negara saat itu,” tulis Wikipedia.
Pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengadakan reshuffle kabinet yang hasilnya disebut sebagai Kabinet Dwikora yang Disempurnakan.
Kala itu, Para mahasiswa dan pelajar yang berada di sekitar Istana, berusaha untuk menggagalkan sidang kabinet itu.
Di tengah sidang tersebut, Panglima Pasukan Pengawal Presiden, Cakrabirawa, mendapat laporan dari Intel nya, bahwa ada pasukan tanpa tanda pengenal yang mengepung Istana.
Akibatnya, sidang diskors dan Presiden Soekarno bersama Wakil perdana Menteri I, Soebandrio dengan Wakil Perdana Menteri III, Chaerul Saleh, serta Brigadir Jenderal (Brigjen) Sabut, menaiki helikopter yang berada di halaman Istana Merdeka lalu terbang ke Bogor.
Setelah skorsing sidang berakhir, sidang kemudian dibuka oleh Wakil Perdana Menteri II, Dr. J. Leimena.
Leimena hanya berbicara singkat dan lantas menutup sidang, kemudian menyusul ke Bogor.
Pembuatan Supersemar
Peristiwa yang terjadi di Istana, lalu di laporkan kepada Jenderal Soeharto oleh tiga orang perwira tinggi Angkatan Darat (AD), yaitu Brigjen M. Jusuf, Brigjen Amir machmud dan Brigjen Basuki Rahmat. Pada waktu itu Soeharto sedang terbaring sakit di kediamannya.
Ketiga perwira itu lantas meminta izin untuk berangkat ke Bogor menemui Presiden.
Soeharto pun memberi petunjuk bahwa hal pokok yang di utamakan adalah menyelamatkan konstitusi.
Ia bersedia memikul tanggung jawab jikalau kewenangan untuk itu di berikan kepadanya.
Presiden Soekarno merespon dengan menanyakan bagaimana bentuk konkrit soal pemberian kepercayaan itu.
Para perwira mengusulkan, agar di tuangkan ke dalam dokumen tertulis dan resmi yang kemudian di kenal dengan Supersemar.
Isi Supersemar
Dalam Supersemar, Presiden Soekarno memberi perintah kepada Soeharto, untuk melaksanakan tiga poin.
1. Mengambil segala tindakan yang di rasa perlu untuk menjamin keamanan dan ketenangan, kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya Revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.
2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan lain dengan sebaik-baiknya.
3. Melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawab seperti yang tersebut di atas.
Pembubaran PKI
Wewenang yang di berikan oleh Presiden Soekarno kepada Soeharto, terwujud dengan mengambil tindakan tegas.
Soeharto meminta Brigjen Sutjipto dan beberapa perwira ahli hukum lainnya, untuk menyusun surat keputusan (SK) pembubaran PKI.
Surat itu di tandatangani oleh Soeharto saat tengah malam. Surat itu di tandatangani atas nama Presiden Soekarno.
Soeharto melakukan tindakan pembubaran PKI lalu menyatakan komunisme sebagai ideologi yang terlarang di seluruh Indonesia, sesuai dengan wewenang yang di berikan kepadanya lewat Supersemar.
Itulah sejarah singkat dari terbitnya Supersemar. (Didi)