LIKEIN, PALU – Polemik minyak goreng di Kota Palu, Sulawesi Tengah, terus bergulir. Menurut Bulog, harus ada elemen pemerintah untuk atasi melonjaknya harga. Sedangkan Wakil Wali Kota Palu, Reny Lamadjido, minta, agar para ibu-ibu, tidak panik saat membeli, hal tersebut dapat sebabkan kelangkaan.
Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tengah, David Susanto, menjelaskan, untuk mengatasi kenaikan harga, seharusnya, ada elemen pemerintah yang terlibat.
Terlebih dalam pengaman stok, sehingga saat terjadi kenaikan harga bahan pokok, pemerintah dapat mengendalikan harga pasar dengan jumlah barang yang dimiliki.
“Tidak bisa apa-apa, karena kita tidak punya barang yang digunakan untuk perang (harga),”ucap David, saat ditemui di Pasar Bambaru, Kota Palu, Jumat 1 April 2022, pagi waktu setempat.
Menurutnya, stok minyak goreng saat ini mencukupi berdasarkan hasil surveinya.
Namun, karena modal beli saat ini tinggi, penjual tidak dapat menyediakan banyak stok.
“Yang biasanya dia belanja tiga dus, akhirnya dia belanja dua dus,” jelasnya.
Wakil Wali Kota, Reny, meminta kepada masyarakat, terkhusus para ibu-ibu, agar tidak takut kehabisan bahan pokok terutama minyak goreng.
Sehingga tidak ada kepanikan dalam membeli dan beli secara berlebihan.
“Jangan membeli sembako terlalu kebablasan, yang lain juga sangat membutuhkan,” kata Reny.
Anggota DPRD Kota Palu, Yoppie Kekung, menuturkan, salah satu pendorong naiknya harga minyak goreng yaitu selain banyaknya minyak sawit mentah atau dikenal sebagai Crude Palm Oil (CPO) yang diperjualkan ke luar negeri adalah program B30.
“Jadi yang 30% dari CPO ini itu sebenarnya untuk jatah minyak goreng, tapi dibuatkan oleh program pemerintah yang namanya B30 ini,” ujar Yoppie pada 31 April 2022. (Qadri)
