Menkeu Mengeluh, Ribuan Aplikasi Milik Pemerintah Bikin Anggaran Boros
LIKEIN, BALI – Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengeluh terkait ribuan aplikasi yang di gunakan oleh Kementerian atau Lembaga untuk operasional dan administrasi yang justru menciptakan anggaran boros.
Dalam acara Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022-Advancing Digital Economy and Finance di Nusa, Badung, Bali, ia menyampaikan, bahwa ada lebih dari 24.400 aplikasi yang saat ini di miliki Pemerintah.
“Bayangkan, kita punya lebih dari 24 ribu aplikasi. Setiap Kementerian dan Lembaga (K/L) itu punya database sendiri-sendiri,” ucapnya, pada Senin 11 Juli 2022.
Sri menuturkan, puluhan ribu aplikasi yang di miliki pemerintah ini tak hanya menimbulkan ketidakefisienan dan juga pemborosan.
Ia pun mendorong di lakukannya integrasi antar aplikasi agar pelaksanaan tugas pemerintah lebih terkoordinasi dan lebih efisien.
“Selain itu, transformasi tersebut juga di harapkan dapat menghemat belanja operasional pemerintah,” tuturnya.
Ia menjelaskan, selain masalah banyaknya aplikasi ia mengeluhkan masih banyaknya terjadi peretasan pada situs Pemerintah.
“Dukungan Kementerian Keuangan terhadap upaya transformasi digital selama ini telah di tunjukkan melalui alokasi anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika,” jelasnya.
Berbeda dengan anggaran kementerian lain yang dipangkas pada tahun pertama pandemi, Kominfo justru mendapatkan alokasi tambahan anggaran.
Advertising
“Kominfo dan Kemenkes tidak di potong, bahkan di tambah. Sejak 2020 sampai 2022 naik, dari Rp 20 triliun, kemudian Rp 26 triliun pada 2021 dan Rp 27 triliun pada tahun 2022,” Sambung Sri.
“Kami akan menggunakan keuangan negara itu memang untuk mentransformasi ekonomi, pemerintah dan masyarakat menjadi digital,” tambahnya.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, menambahkan, ada sekitar 24.400 aplikasi yang tersebar di satuan kerja pemerintahan saat ini. Ribuan aplikasi tersebut bekerja sendiri-sendiri.
“Bahkan di setiap Pemda, masing-masing mempunyai aplikasi yang berbeda-beda di setiap sub unitnya. Ini sangat tidak efisien sehingga kita harus menata ulang menghasilkan satu super aplikasi, atau paling tidak cukup delapan aplikasi saja,” pungkasnya.
Kini, Kominfo secara bertahap akan menonaktifkan aplikasi-aplikasi tersebut. Ia menyebut, langkah ini dapat menghemat puluhan triliun anggaran negara tetapi membutuhkan dukungan fiskal.(Fadhila)