LMS Pamong Desa Diluncurkan, Bagaimana Implementasinya di Sulawesi Tengah?
LIKEIN, JAKARTA – Learning Management System (LMS) Pamong Desa resmi diluncurkan pada Selasa (15/10/2024) di Jakarta.
Peluncuran ini ditandai dengan penyerahan akun LMS kepada perwakilan Pemerintah Provinsi untuk kemudian didistribusikan ke masing-masing pemerintah desa. Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Sulawesi Tengah, Novalina, turut hadir dalam acara tersebut.
LMS Pamong Desa ini berfungsi sebagai media pembelajaran bagi pamong desa dan masyarakat. Melalui sistem ini, desa-desa ditargetkan menjadi lebih mandiri dan mampu bersaing dengan wilayah perkotaan.
Staf Ahli Menteri Dalam Negeri, Suhajar Diantoro, menekankan pentingnya dukungan dari pimpinan daerah untuk keberhasilan implementasi LMS Pamong Desa.
Menurutnya, keberhasilan LMS ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu kemauan dan dukungan dari pimpinan daerah, pembangunan infrastruktur jaringan internet, serta partisipasi aktif dari pamong desa.
“Jika ketiga elemen ini tidak berjalan, maka LMS tidak akan mencapai tujuan yang
diharapkan,” ujarnya dalam sambutan pada Rakornas Pemantapan Implementasi dan Keberlanjutan LMS Pamong Desa, Selasa (15/10/2024).
Suhajar juga menyoroti bahwa pelaksanaan LMS sangat bergantung pada ketersediaan jaringan internet.
“Pelaksanaan LMS sangat bergantung pada kekuatan sinyal dan ketersediaan jaringan internet. Sebab, LMS adalah media pembelajaran bagi pamong desa dan masyarakat. Olehnya, dibutuhkan kemauan pimpinan wilayah mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa,” tambah Suhajar.
Ia menambahkan, pemerintah telah meluncurkan Satelit Palapa Ring untuk memperluas akses internet hingga ke pelosok desa. Salah satu upayanya adalah dengan memperbaiki infrastruktur jaringan melalui program-program seperti Bakti Kemenkominfo.
Selain itu, Suhajar mengangkat isu perpindahan penduduk dari desa ke kota yang kerap terjadi.
Ia berharap, dengan adanya LMS dan perbaikan fasilitas di desa, fenomena ini dapat ditekan.
“Jangan sampai seperti di Jepang, ada desa yang ditutup karena penduduknya hijrah ke kota. Jangan sampai itu terjadi di negeri ini,” tuturnya.
Pjs Gubernur Sulawesi Tengah, Novalina, menyatakan pihaknya akan mempelajari teknis pelaksanaan LMS terlebih dahulu sebelum memberikan dukungan penuh.
“Kita akan pelajari dulu aturan pelaksanaannya agar dukungan yang diberikan benar-benar dapat memberikan manfaat kepada pemerintahan dan masyarakat desa,” jelas Novalina.
Di sisi lain, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Sulteng, Sudaryano R. Lamangkona, menilai bahwa LMS adalah program terpadu yang sangat potensial untuk diterapkan di desa-desa.
Namun, ia mengakui adanya tantangan terkait wilayah yang masih berstatus blankspot, khususnya di Sulawesi Tengah.
“Melihat kondisi faktual, banyak desa di Sulawesi Tengah yang masih mengalami
kesenjangan digital karena belum memiliki koneksi internet. Hal ini menjadi tantangan
tersendiri dalam pelaksanaan LMS,” ujar Sudaryano.
Ia berharap pembangunan infrastruktur digital di daerah blankspot dapat ditingkatkan agar LMS dapat berjalan efektif.
Sebagai contoh, Sudaryano menyebut Desa Ngata Toro di Kulawi, Kabupaten Sigi, yang berhasil membangun ekosistem digital sebagai model untuk kolaborasi yang baik.
“Semoga program ini dapat membangun semangat kolaborasi yang baik, seperti ekosistem digital yang sudah terbangun di Desa Ngata Toro,” tutupnya. (Nasrullah/Inul)