LIKEIN, – Pegawai Negeri Sipil (PNS) bakal dikenakan sanksi moral apabila tak menjaga netralitas di media sosial selama proses penyelenggaraan Pemilu berlangsung.
Larangan tersebut termuat melalui Surat Keputusan Besar (SKB) Nomor 2 tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
SKB tersebut berisi aturan yang membatasi PNS agar tidak membuat unggahan, mengomentari, membagikan (share), menyukai (like), hingga bergabung atau follow akun atau grup kampanye pemenangan peserta pemilu.
Dalam pasal 15 ayat 1 hingga 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2004 dijelaskan bahwa PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik bakal dikenakan sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
“Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berupa pernyataan secara tertutup atau pernyataan secara terbuka,” jelas Pasal 15 ayat 3 PP 42/2004 dikutip Senin, (25/9/2023). (Inul/St)
