LIKEIN, PALU – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah (Sulteng), Nilam Sari Lawira, menyebutkan Hunian Tetap (Huntap) yang tak kunjung usai, merupakan kelalaian pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten serta Kota.
Nilam mengungkapkan, seharusnya seluruh warga terdampak bncana alam pada 28 September 2018 silam, sudah dapat menerima dan menikmati Huntap pada Oktober 2021 lalu.
“Namun sangat disayangkan, sampai saat ini sudah tiga tahun lebih, pembangunan Huntap masih terkendala dengan masalah status lahan yang belum clean and clear,” tulis Nilam di akun Instagramnya @nilam_ahmad, yang dikutip, Jumat 7 Januari 2022.
Ketua DPRD Sulteng ini juga mengungkapkan, total Huntap yang dibutuhkan penyintas adalah sebesar 11.788 unit. Sebanyak 8.788 unit rencananya akan dibangun PUPR dan sisanya 3.000 unit akan dibangun oleh pihak lain.
“Kenyataan yang ada, hingga saat ini baru terbangun 630 unit Huntap tahap 1A dan membutuhkan waktu kurang lebih 14 bulan,” ungkapnya.
“Demikian juga dengan pembangunan 976 unit Huntap di tahap 1B yang masih belum memiliki kejelasan dan kepastian,” ujarnya Nilam.
Ia berharap, dengan datangnya Wakil Presiden, Ma’ruf Amin sejak Kamis 6 Januari 2022 kemarin di Kota Palu, dapat menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan Huntap. (*/RND)
