Menu

Mode Gelap

Health

Anggaran BOKB Palu Meningkat, BKKBN : Dialokasikan Untuk Maksimalkan Program


					Kepala BKKBN Sulteng, Tenny Calvenny bersama Wakil Wali Kota Palu, Reny Lamadjido. Foto : Angel/likein.id Perbesar

Kepala BKKBN Sulteng, Tenny Calvenny bersama Wakil Wali Kota Palu, Reny Lamadjido. Foto : Angel/likein.id

LIKEIN, PALU – Pagu anggaran DAK non fisik BOKB kota Palu tahun 2002 alami peningkatan 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) sebut anggaran tersebut dapat dialokasikan, untuk makskmalkan pelaksanaan program. Disayangkan, jika dana yang ada, dikembalikan.

Hal ini diungkap Kepala BKKBN Sulteng, Tenny Calvenny, saat audiensi dengan Wakil Wali Kota Palu, Reny A. Lamadjido di ruang kerjanya, Kamis 7 April 2022.

Tenny mengatakan, Pemerintah Kota Palu dapat mengalokasikan anggaran tersebut, agar terserap maksimal untuk pelaksanaan program  pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana (Banggakencana), termasuk percepatan penurunan stunting.

Baca Juga :   Klaim Lahan Warga Bikin Pembangunan 157 Unit Huntap Tondo 2 Tertunda, Kapan Penyelesaiannya?

Ia menjelaskan, Pagu anggaran DAK fisik dan non fisik BOKB kota Palu peningkatan, dengan nilai sebelumnya sebanyak Rp2,6 Miliar tahun 2021, kini naik menjadi Rp4,3 Miliar di tahun 2022.

Sedangkan untuk DAK non fisik BOKB, naik dua kali lipat dari Rp1,8 Miliar menjadi Rp3,7 Miliar di tahun 2021.

“Kami berharap dana yang ada, bisa dimaksimalkan realisasinya. Cuma kalau misalnya ada kendala-kendala, bisa diceritakan. Sayang dana yang ada jika harus dikembalikan,” ujarnya

Tenny juga berterimakasih terkait gerakan cepat Pemerintah Kota Palu, telah 100% membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dari tingkat kota hingga kelurahan dengan total 55 TPPS.

Ia juga menambahkan, pihaknya siap memberikan data kepada pemerintah daerah, untuk memenuhi kebutuhan data dalam memecahkan permasalahan yang ada di daerah yang berkaitan dengan keluarga dan kesehatan keluarga khususnya dalam pencegahan stunting.

“PK bisa dipakai untuk program walikota, karena ini lengkap bisa digunakan sebagai data basis jika diperlukan. Tentunya ada pergerakan, perubahan di lapangan seiring berjalannya waktu, namun data ini terus di-update sesuai kondisi terkini berdasarkan laporan yang masuk dari penyuluhan KB setiap bulan,” tandasnya. (Angel)

Artikel ini telah dibaca 2 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Duhh.. Dalam Setahun Luas Lahan Sawah di Sulteng Berkurang 13 Ribu Hektare

21 September 2023 - 21:37

Warga Mengeluh Harga Beras di Kota Palu Naik Terus

21 September 2023 - 20:53

Registrasi Nomor Seluler Bakal Gunakan Pengenal Wajah, Ancaman Penipuan Modus SMS Bisa Dicegah?

20 September 2023 - 16:50

Ini Dia Tiga Kabupaten di Sulteng dengan Jumlah PNS Terbanyak

20 September 2023 - 16:08

Belajar dari Kasus Poso dan Banggai; Angin Bisa Bawa Asap Karhutla Kemana-mana, Bahaya Ta?

20 September 2023 - 16:05

Sulteng Siaga Darurat Bencana Karhutla

20 September 2023 - 14:00

Trending di Story