Penyesuaian Harga BBM Jadi Pilihan Terakhir, Ini Alasannya
LIKEIN, – Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan, alasan Pemerintah menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi pilihan yang terakhir.
Melansir akun Instagram @smindrawati, pada Kamis, 8 September 2022, Sri mulyani, menjelaskan, adanya kenaikan harga BBM sudah terjafi sejak tahun lalu.
“Sebenarnya, kenaikan harga BBM di dunia sudah terjadi sejak semester 2 tahun 2021, di mana harga-harga komoditas mulai naik,” tulis dalam keterangan unggahannya, pada Rabu, 7 September 2022.
“Saat itu, APBN 2022 disusun dengan asumsi ICP US$63/barrel. Dengan munculnya konflik geopolitik tahun ini, ICP telah melambung di atas US$100/barrel dan perubahan kurs menjadi Rp14.450/US$,” sambungnya.
Ia mengatakan, Pemerintah telah berupaya agar kenaikan ICP tidak dibebankan langsung kepada masyarakat.
“Dengan kondisi ini, pemerintah hadir dan telah dengan sekuat tenaga menahan agar kenaikan ICP tidak dibebankan langsung kepada masyarakat,” katanya.
Pemerintah menambah anggaran subsidi kompensasi hingga 3 kali lipat dari Rp152 T menjadi Rp502,4 T.
Namun, seiring perkembangan harga ICP dan meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi yang sebagian besar dinikmati masyarakat ekonomi menegah atas, anggaran tersebut harus ditambah hingga Rp698 Triliun.
Inilah yang mendorong pada pilihan untuk menyesuaikan harga BBM. Bagaimana dalam situasi sulit ini kita bisa memperbaiki kebijakan agar masyarakat tidak mampu mendapatkan alokasi, tapi tentu kelompok menengah atas juga ikut bergotong-royong.
Sri menambahkan, Pemerintah hadir dengan memberikan tambahan bantuan sosial yang menjadi upaya untuk menjaga daya beli masyarakat akibat inflasi serta untuk menekan tingkat kemiskinan.
“Subsidi BBM tetap diberikan dan jumlahnya pasti melewati Rp502,4 T. Tapi dengan kebijakan ini, kita dapat mengalokasikan Rp24,17 T sebagai tambahan bantalan sosial,” tambahnya.
“Tambahan bantalan sosial ini yang menjadi upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat rentan dan miskin akibat inflasi yang terjadi, dan juga untuk menekan tingkat kemiskinan,” lanjut Sri.
Selain itu, Pemerintah mencoba mengendalikan inflasi melalui kerja sama dengan pemerintah daerah.
“Kita tingkatkan ketahanan pangan juga kita berikan reward dalam bentuk insentif bagi daerah yang mampu mengendalikan inflasinya sehingga lebih rendah dari inflasi nasional. Semoga upaya-upaya ini akan membantu menurunkan angka kemiskinan Indonesia,” tandasnya. (Ainun/Fadhila)